Proses panjang - Proses yang panjang, input pengusulan, penarikan data berkala, validasi oleh dinas pendidikan menjadi faktor penentu kecepatan penerbitan surat keputusan. Tentunya hal itu berdampak pada kecepatan pembayaran tunjangan.
Pemerintah kawasan tingkat provinsi mau pun kabupaten/kota perlu memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam DAPODIK sesuai dengan data riil di lapangan. Untuk itu, pemerintah kawasan berkewajiban melakukakan validasi keakuratan data guru sehabis SKTP diterbitkan. Bila telah sesuai, maka penyaluran pemberian profesi guru sanggup dilakukan.
Hamid menjelaskan, pemberkasan yang dilakukan oleh instansi pengelola keuangan di kawasan sesuai dengan fakta di lapangan tak sanggup ditampik membutuhkan banyak waktu.
Pelaporan pertanggungjawaban keuangan ke Kementerian Keuangan pun menjadi salah satu faktor lambannya pencairan tunjangan. Sebab, salah satu syarat biar dana transfer kawasan per triwulan lancar yaitu pelaporan penggunaan dana transfer kawasan tahun sebelumnya.
“Jika pemerintah kawasan belum melaksanakan rekonsiliasi dengan Kemenkeu, maka dana transfer ke kas kawasan masing masing sanggup tertahan sampai laporan pertanggungjawaban dilaporkan,” katanya.
Kemendikbud juga membutuhkan data-data realisasi penyaluran pemberian oleh pemerintah daerah, sebagai dasar pola untuk perencanaan kebutuhan tahun berikutnya. “Jika kawasan terlambat mengirimkan laporan, maka penganggaran kebutuhan untuk daerah berpotensi tidak akurat,” ujarnya.
Bagi guru PNS pemerintah daerah, alokasi dana pemberian profesi guru sudah tersedia di kas kawasan semenjak awal tahun anggaran. Besarnya, ia melanjutkan, tentu sesuai dengan anjuran yang dimasukkan pemerintah kawasan ke pemerintah pusat.
Pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan, mentransfer dana tersebut ke kas pemerintah kawasan masing-masing.
Sementara itu, pembayaran pemberian profesi bagi guru bukan PNS masuk ke dalam anggaran Kemendikbud. Oleh karenanya, dana pemberian profesi akan eksklusif dikirim Kemendikbud ke rekening masing-masing guru. “Itu dilakukan apabila para guru bukan PNS sudah memenuhi ketentuan atau persyaratan yang ditetapkan,” katanya.
Demikian Informasi yang sanggup kami bagikan mengenai, Inilah Strategi Jitu Mendikbud Agar Semua Guru Mendapatkan Tunjangan Profesi Guru, bikin salut yang kami kutip dari Kompas.com , di siang ini , di operatorguru.com dan semoga ada keuntungannya untuk rekan rekan pembaca setia kami , teruslah berkunjung , untuk memperbaharui, info terbaru seputar info Guru dan Pendidikan Indonesia terbaru, silahkan juga simak info menarik lainya di bawah ini .
Sumber http://egoswot.blogspot.com